Stafsus Menkeu: Bangun Rumah Sendiri Wajib Kena Pajak Sudah Jalan 30 Tahun Lalu, Kok Baru Ramai Sekarang?
--
Tikanews.com - Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara mengenai fakta bahwa masyarakat akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jika ingin membangun rumah sendiri, dari 2,2% menjadi 2,4% di tahun 2025.
Dikutip dalam cuitan di akun X, @prastow, mengatakan bahwa pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Bahkan, ketentuan PPN tersebut sudah berlaku sejak 30 tahun lalu.
“PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak tahun 1995, diatur dalam UU No. 11 tahun 1994. Jadi ini bukan pajak yang BARU. Sudah 30 tahun,” kata Yustinus dalam cuitan di akun X miliknya, @prastow, dikutip IDXChannel pada Senin (16/9/2024).
Baca juga: Server Alibaba yang Jadi Pusat Data KPU Terbakar, Apakah Aman? Begini Kronologi Lengkapnya
Pria yang akrab disapa Prastowo ini mengatakan kebijakan ini secara efektif bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sebab, menurut dia, jika membangun rumah dengan kontraktor dikenakan PPN, maka membangun sendiri dengan tingkat pengeluaran yang sama harusnya mendapat perlakuan yang sama.
“Apakah semua kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN? Tidak, tidak semuanya. Kriterianya adalah luas bangunan 200 m2 atau lebih. Di bawah itu, tidak dikenakan PPN.
“Jika tarif PPN standar adalah 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Hal ini karena basis pajaknya hanya 20 persen dari total belanja. Jika pada tahun 2025 tarif PPN naik, maka tarifnya menjadi 2,4 persen,” kata Prastowo.
Seperti yang telah disebutkan, pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025. Jika kebijakan ini diterapkan, maka kegiatan membangun rumah dipastikan akan mengalami kenaikan pajak dari semula 2,2 persen menjadi 2,4 persen pada tahun depan.
Baca juga: Prospek Saham Sido Muncul (SIDO) Diramal Bakal Moncer Saat Musim Hujan Tiba September-Oktober 2024
Baca juga: ADRO Siap Lepas Seluruh Saham Adaro Andalan Lewat Penawaran Umum, Pertanda IPO?
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa besaran tarif pajak yang berlaku untuk perumahan yang dibangun sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari PPN pada umumnya.
Artinya, dengan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 11 persen, maka ketika wajib pajak (WP) membangun rumah sendiri akan dikenakan PPN sebesar 2,2 persen (20 persen x tarif PPN 11 persen). Jadi, jika mulai Januari pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen, maka PPN atas KMS menjadi 2,4 persen (20 persen x tarif PPN 12 persen).
“Jumlah yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hasil perkalian antara 20 persen dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1).
Namun, tidak semua rumah yang dibangun atau direnovasi sendiri akan dikenakan tarif PPN 2,4 persen. Berdasarkan Pasal 7 (4), rumah yang dikenakan PPN adalah bangunan yang berada di atas tanah dan/atau air, yang konstruksinya sebagian besar terdiri atas kayu, beton, pasangan bata atau sejenisnya, dan/atau baja. Selain itu, bangunan tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
Baca juga: STT GDC Indonesia Sedang Menyiapkan Pusat Data Kedua, Lebih Besar dari Pusat Data Pertama
Dengan demikian, bangunan yang akan dikenakan tarif PPN ini adalah bangunan yang luasnya minimal 200 meter persegi; konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan bata atau bahan sejenisnya, dan baja; serta diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
Seperti yang Anda ketahui, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dalam pasal 7 beleid tersebut disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen akan mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
