Pembangunan Era 10 Tahun Jokowi, Infrastruktur Masif, Layakkah Disebut Sebagai Bapak Pembangunan Indonesia?
--
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. “Pasti (murah), ya karena infrastruktur merupakan bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya harus membawa manfaat bagi kita semua,” ujar Sekretaris Jenderal Asperindo Trian Yuserma.
Baca juga: Investor Baru di IKN Belum Sesuai Target, Begini Tanggapan Santai Jokowi
Baca juga: Indonesia Bersama Filipina Mendapatkan Predikat Destinasi Pariwisata Terbaik di Asia Tahun 2024
Hasil pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari tahun 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada tahun 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada tahun 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada tahun 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada tahun 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92. 61% pada tahun 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada tahun 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada tahun 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada tahun 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada tahun 2023.
Bahkan di masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur bertransformasi menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat karena kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif untuk menjaga ekonomi lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Hal ini merupakan cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi masyarakat. Capaian Pembangunan Jalan Tol Presiden Jokowi melaporkan capaian pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol selama 10 tahun.
Capaian tersebut dinilai Kepala Negara sebagai pondasi dan peradaban baru bagi bangsa. Pasalnya, hal tersebut mampu membangun Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari wilayah terluar. “Hingga saat ini, kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI Tahun Sidang 2024, Jumat (16/8/2024). Menurut Jokowi, pembangunan tersebut telah menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14% di tahun 2023.
“Kita bisa meningkatkan daya saing kita dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan,” katanya.
Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan hanya sekedar tumpukan beton, tetapi merupakan investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari total APBN sebesar Rp3.325,1 triliun. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.
“Besarnya anggaran infrastruktur nasional harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya tekankan agar sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur, kesigapan dan kemampuan beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama keberhasilan,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis seperti dilansir laman PUPR. Sejak tahun 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol yang dibangun dan beroperasi di Indonesia.
Jika dihitung selisihnya, maka ada tambahan 2.103 km jalan tol yang beroperasi selama 10 tahun terakhir. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun pada masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, karena masih ada beberapa ruas tol yang dalam tahap penyelesaian dan siap diresmikan.
Saat ini, jalan tol di Indonesia tersebar di hampir semua pulau besar. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Sebagian besar jalan tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang mencapai 1.782,47 km yang telah dibangun dan beroperasi. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan, jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan sepanjang 97,27 km. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya mencapai 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol di Indonesia.
Jalan tol diyakini sebagai salah satu infrastruktur penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPJT mengatakan jalan tol dapat meningkatkan konektivitas untuk memangkas waktu tempuh. Koneksi antar wilayah yang terhubung oleh jalan tol diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Jalan Tol Era Jokowi Diapresiasi
Masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, khususnya warga Jakarta. Misalnya saja Maya, seorang karyawan swasta yang setiap hari mengendarai mobil untuk menerobos deru lalu lintas Jakarta.
Maya mengatakan bahwa pembangunan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading yang diresmikan Jokowi memudahkan akses menuju tempat kerjanya. “Sebagai pengemudi, sangat membantu, dan lebih baik. Banyak jalan yang tadinya tidak terbuka, aksesnya sekarang jadi lebih cepat,” ujar Maya saat ditemui iNews Media Group di sela-sela Car Free Day (CFD) di Summarecon, Bekasi, Minggu (22/9/2024). Sebelum adanya jalan tol, wanita berusia 40 tahun ini mengaku sudah lelah merasakan kemacetan yang luar biasa di lingkar luar Jakarta. Sehingga hal ini sempat membuatnya resah karena waktu yang terbuang di jalan raya.
“Kayak mau ke kantor, sebelumnya saya tinggal di Cakung, ini bisa macet 1 jam lewat. Sekarang dengan adanya tol Cakung, Kelapa Gading, Bekasi, bisa jadi jalan pintas,” katanya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading pada akhir Agustus 2021 lalu. Jalan tol sepanjang 9,3 kilometer ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek, bagian dari lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta. Jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading juga merupakan salah satu dari enam ruas tol dalam kota Jakarta yang direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer.
Tidak hanya jalan tol dalam kota, Maya juga mengatakan bahwa infrastruktur di Indonesia telah berkembang pesat selama 10 tahun terakhir. Pemerataan pembangunan dan kemacetan, jelasnya, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin selanjutnya. “Dari zaman saya, semakin ke sini, semakin baik, semakin maju. Walaupun masih ada kemacetan,” katanya.
